Arab Saudi per 1 Januari 2018 menetapkan pajak pertambahan nilai ( PPN) untuk sejumlah barang dan jasa. Ini merupakan pertama kali negara penghasil minyak itu menerapkan PPN. Selain Arab Saudi, negara teluk lain yang juga memberlakukan kebijakan serupa tahun ini adalah Uni Emirat Arab (UEA). Dikutip dari BBC, Kamis (4/1/2018), kedua negara telah lama menarik pekerja asing dengan janji bebas pajak. Namun, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan seiring dengan turunnya harga minyak. UEA sendiri memperkirakan pada tahun pertama pemberlakuan PPN ini menghasilkan penerimaan sebesar 3,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 44,46 triliun (JISDOR; 1 dollar AS = Rp 13.474).

Biaya haji maupun umrah tahun ini berpotensi naik sebagai dampak kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan PPn sebesar 5% tiap transaksi barang dan jasa.

Biaya perjalanan haji dan umrah naik pada 2018. Kenaikan ini disebabkan langkah Kerajaan Arab Saudi memungut pajak 5 persen dari penduduknya terhadap sebagian besar barang dan jasa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, langkah Arab Saudi itu pastinya akan berpengaruh pada biaya haji dan umrah. Sebab, pajak berlaku bagi hampir seluruh kebutuhan di Arab Saudi, seperti makanan, minuman, dan pelayanan.

"Karenanya, sudah bisa diperkirakan, biaya umrah dan haji tentu akan mengalami penyesuaian kenaikan karena adanya 5 persen itu," kata Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Kalau pajaknya 5 persen, ya kami harap kenaikannya tidak terlalu jauh dari itu," ucap Lukman.

PPN lima persen dikenakan untuk bensin dan solar, makanan, pakaian, tagihan listrik, dan kamar hotel. Di sisi lain, ada beberapa pengeluaran yang dibebaskan pajaknya, seperti perawatan medis, layanan keuangan dan transportasi umum. Kedua negara tidak berencana untuk mengenakan pajak penghasilan. Diversifikasi sumber pendapatan Dana Moneter Internasional atau IMF telah meminta negara-negara Teluk untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan, di samping minyak. Sebagaimana diketahui, 90 persen sumber pendapatan Arab Saudi bergantung dari industri minyak. Sementara itu, 80 persen sumber pendapatan UEA berasal dari industri minyak.

Sebelum pengenaan PPN ini, keduanya telah mengambil langkah untuk menambah pendapatan pemerintah dari non-minyak. Arab Saudi mengenakan pajak tembakau dan minuman ringan, serta memangkas beberapa subsidi. Sedangkan UEA telah menaikkan pajak jalan tol dan pariwisata. Anggota Dewan Kerjasama Teluk lainnya, terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman dan Qatar juga telah berkomitmen menerapkan PPN, kendati implementasinya ditunda setidaknya 2019.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT). Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kedua negara tersebut menerapkan pajak barang dan jasa. Mengutip BBC, Rabu (3/1/2018), PPN sebesar 5 persen dikenakan atas sebagian besar barang dan jasa. Padahal, sebelumnya negara-negara Teluk telah lama menarik bagi ekspatriat lantaran bebas pajak. Namun, pemerintah di negara-negara tersebut kini ingin meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi harga minyak dunia yang rendah. PPN tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 di kedua negara itu. UEA mengestimasikan, pada tahun pertama penerapannya, penerimaan PPN akan mencapai sekira 12 miliar dirham atau setara 3,3 miliar dollar AS. PPN dikenakan misalnya untuk bahan bakar minyak (BBM), produk makanan, pakaian, tagihan, dan tarif kamar hotel. Akan tetapi, ada beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan transportasi publik.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kenaikan biaya ibadah haji tahun 2018 diprediksi mencapai Rp 900.670 jika dibandingkan dengan biaya haji tahun 2017. “Kami memprediksi ada kenaikan sebesar Rp 900.670,” ujar Lukman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Lukman mengungkapkan bahwa kenaikan biaya tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 5 persen yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kedua, naiknya biaya penerbangan yang disebabkan oleh kenaikan biaya avtur atau bahan bakar pesawat. Ketiga, penambahan makanan untuk jemaah haji yang sedang berada di Mekkah, yang awalnya 30 kali menjadi 50 kali.

"Tentu ini baru asumsi kami, ada kemungkinan penurunan. Kami masih terus menghitung," ucap Lukman.

Namun Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen, kenaikan ongkos haji nanti tidak terlalu memberatkan jamaah. Aturan Saudi soal pajak pertambahan nilai (PPn) 5% tersebut telah resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Di antara yang terkena aturan baru ini adalah produk makanan, pakaian, barang elektronik, bahan bakar minyak, tagihan telepon, air dan listrik, serta pemesanan hotel.

Atas aturan terbaru Saudi ini, pemerintah Indonesia pun tak bisa berbuat banyak. Dua pekan lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah mendapatkan kepastian kebijakan ini saat bertemu langsung dengan Menteri Haji Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher Banten di Tanah Suci. Kini Kemenag masih mendalami sejauh mana dampak dari kebijakan ini, khususnya terkait dengan penetapan BPIH 2018.

“Tentu akan ada kenaikan karena semua komponen, akomodasi, konsumsi, transportasi, terkena penambahan (PPn) 5% itu,” terang Lukman seusai memimpin upa cara peringatan Hari Amal Bakti Kemenag di Jakarta.

Peluang kenaikan BPIH, menurut Menag, tak bisa dihindari. Meski demikian, pihaknya masih menghitung besaran kenaikan yang layak bagi jamaah Indonesia. Jumlah jamaah haji Indonesia diketahui terbesar di dunia karena mencapai 221.000 orang.

“Kita sedang menghitung agar kenaikan itu tetap dalam jangkauan jamaah dan tidak jauh melonjak,” ujar Menag.

Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim juga tidak menampik bahwa kebijakan baru Saudi ini berdampak pada biaya umrah dan haji. Pemerintah Indonesia tetap menghargai kebijakan Saudi yang berlaku untuk semua negara tersebut.

Menurutnya, solusi atas dampak kenaikan biaya umrah atau haji ini tergantung dari para penyelenggaranya. Untuk biro umrah misalnya, solusi yang dilakukan bisa menaikkan ongkos umrah atau bisa dengan menekan keuntungan agar biaya tidak terlalu naik signifikan.

“Untuk biaya umrah akan berdampak, tetapi kembali kepada penyelenggara apakah menaikkan atau kalau tidak akan mengurangi margin keuntungan,” jelasnya.

Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad menyatakan, kebijakan terbaru Arab Saudi ini harus diterima dan dipatuhi karena tidak ada celah lain untuk menangkal naiknya biaya haji dan umrah. Aturan ini pun sebenarnya sudah disosialisasi sejak setahun terakhir sehingga penyelenggara tidak kaget lagi.

Menurutnya, para pengusaha travel haji dan umrah telah menyiapkan strategi pemasaran umrah sejak awal musim umrah 1439 H, yakni dengan mulai dari menaikkan biaya haji khusus (plus) dan umrah. Langkah lain adalah dengan mengurangi besaran keuntungan. Namun pilihan kedua dirasa sulit karena saat ini keuntungan dari biaya haji dan umrah sangat kecil.

“Kita tidak bisa menolak kebijakan itu, aturan itu tetap kita jalan kan, bahkan tidak ada solusi selain menaikkan biayanya,” jelas dia.

Dia meyakini masyarakat umumnya tidak akan mempersoalkan lebih jauh hal tersebut lantaran yang mereka inginkan adalah kepastian keberangkatan sesuai dengan apa yang dijanjikan para agen travel.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, karena kebijakan Arab Saudi akan berimplikasi pada biaya haji dan umrah, pihaknya akan memanggil Menteri Agama untuk duduk bersama membahas persoalan ini. Menurut dia, biaya haji dan umrah seharusnya tidak naik lagi karena yang dinaikkan adalah biaya ibadah dan bukan kepentingan bisnis atau lainnya.

“Untuk itu kita cari solusi bersama karena apabila hal itu benar, otomatis akan memberatkan masyarakat yang ingin beribadah haji dan umrah,” ujarnya.

Politikus PAN tersebut menilai dalam biaya haji dan umrah itu ada dua pemasukan. Agar tidak memberatkan masyarakat, bisa saja diambil dari cost lain.

Itu nanti yang menjadi pembicaraan dengan Menteri Agama,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Ham zah meminta Kemenag, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan lobi terhadap Arab Saudi untuk memberi dispensasi atau tidak memberlakukan PPn 5% terhadap jamah haji di luar Saudi.

Persempit Defisit

Di tengah kontroversi kenaikan PPn 5% ini, sejumlah kalangan menilai kebijakan Saudi ini tak lepas akibat terus melorotnya harga minyak global pada pertengahan 2014. Dengan PPn 5% ini, pendapatan Saudi akan bisa digenjot. Kebijakan serupa sebenarnya juga dilakukan Uni Emirates Arab (UEA). Hanya, di UEA, biaya pendidikan tinggi dan biaya tambahan seperti seragam, buku, dan makan siang akan dikenai pajak.

Peraturan itu juga berlaku bagi agen pe rantara real estate. Selama setahun terakhir, masyarakat Arab Saudi berbondong-bondong berbelanja. Meski Arab Saudi dan UEA menerapkan PPn sebesar 5%, tarifnya masih sangat jauh lebih kecil daripada rata-rata tarif PPn di dunia.

Negara dengan tingkat penarikan PPn tertinggi di G-20, yakni Italia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Argentina, berkisar 19-23%. Arab Saudi menjadi yang terendah bersama Jepang, yakni sekitar 8%. Negara Eropa lain seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia bahkan menerapkan PPn sebesar 25%.

Adapun Indonesia menerapkan PPn sebesar 10%. Negara besar seperti Rusia menerapkan PPn sebesar 18%, sama seperti Turki dan India, sedangkan China 17%. AS memiliki aturan tersendiri untuk urusan PPn. UAE diperkirakan dapat meraup USD3,3 miliar setahun dari pendapatan PPN.

Sementara itu Arab Saudi berharap dapat meraup USD10,65 miliar setahun dari PPn, USD3,2 miliar dari pajak komoditas selektif, dan USD266 juta dari pajak ekspatriat. Pajak ekspatriat berkisar 200-600 riyal, tergantung pada jumlah ekspatriat di perusahaan.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) merekomen dasikan negara-negara pengekspor minyak untuk menerapkan kebijakan pemungutan pajak atau memperluas cakupannya dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Direktur IMF untuk Timur Tengah, Ji hah Azour, mengatakan PPn dapat menjadi reformasi jangka panjang.

“Kami yakin PPn merupakan komponen yang penting dalam pengaturan keuangan dan dapat menjadi alternatif pemasukan,” ujar Azour seperti dikutip Forbes.

PPn juga dapat membebaskan negara-negara Teluk dari ketergantungan penjualan minyak.

Arab Saudi merupakan pengekspor minyak terbesar di du nia. Namun harga minyak yang terus menurun dalam satu dekade terakhir menyebabkan perekonomian Arab Saudi memburuk. Defisit anggaran Arab Saudi mencapai USD 100 miliar pada 2015 dan USD 97 miliar pada 2016.

Kondisi ini diramalkan akan terus melilit Saudi. Melalui Visi 2030 yang diusung sang putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, Arab Saudi mencoba mencari sumber alternatif pemasukan negara di luar industri minyak. Selain pariwisata, juga lewat pemberlakuan pajak terhadap barang, jasa, dan ekspatriat. Namun pajak tersebut tidak berlaku bagi warga Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi kemudian menerapkan PPn sebesar 5% dan pajak 100% atas produk tembakau dan minuman energi. Arab Saudi juga menerapkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20%, termasuk bagi perusahaan asing yang melakukan bisnis di Arab Saudi. Perusahaan minyak dan hidrokarbon dikenai PPh sebesar 85%.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan dana haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jamaah yang menjalankan ibadah haji.

Sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak lagi tergantung kepada minyak saja, maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagainya, sehingga biaya haji itu naik," kata Wapres Kalla ketika memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Rencana kenaikan biaya haji tersebut disebabkan oleh penerapan pajak untuk biaya sejumlah pelayanan, yang selama ini tidak dikenakan pajak, seperti pembuatan visa, katering, hotel, bahan bakar pesawat dan akomodasi selama jamaah di Arab.

Biaya haji itu naik bukan karena biaya pokoknya naik, tetapi karena pajak yang dikenakan kepaada 'service' di sana termasuk visa, kan musti bayar visa, dan juga katakanlah sewa bus, pajak 5% dan macam-macam, jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan Pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5% oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.