Tak Ingin Kasus First Travel Terulang, Menag Kaji Tarif Minimal Biro Umrah

Pemerintah menyatakan tidak ingin kasus seperti First Travel kembali terulang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sehingga pemerintah berencana mengkaji biaya minimal bagi biro perjalanan umroh. Sehingga nantinya masyarakat bisa tahu berapa harga yang sesuai untuk umrah.

"Misalnya kita mengkaji diperlukan batas minimal umrah berapa sehingga masyarakat tidak selalu menjadi korban," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, sebelum ada batasan minimal untuk tarif umroh, masyarakat mencari tarif yang lebih murah. Hal ini lah yang membuat banyak biro-biro umrah bermunculan dengan harga murah dan masyarakat tertipu.

"Karena kan masyarakat selalu mencari yang paling murah. Padahal murahnya kelewat ekstrem itu yang dicurigai karena ini sesuatu yang engga masuk akal," jelasnya.

Sementara itu, nantinya selain mengkaji pemberlakukan tarif minimal untuk umroh, pemerintah juga akan memberlakukan kepada biro umroh agar membawa jamaahnya menggunakan pesawat hingga hotel yang sesuai dengan atutan baru nanti.

"Selain standar minimal pelayanan, pesawatnya minimal ini, hotelnya minimal ini dan seterusnya. Kita sedang berpikir untuk menerapkan biaya minimal seperti apa yang layak, di bawah itu kita curigai itu akan mengorbankan masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah dari sisi regulasi hanya bisa memberikan izin usaha bagi biro umrah untuk berangkatkan jamaah. Tapi untuk penyelenggaraan umrah sendiri diserahkan sepenuhnya kepada biro-biro travel.

"Pemerintah sampai saat ini tidak ingin menangani umrah, karena pemerintah fokus kepada haji karena tugas nasional. Biarlah umrah diberikan kepada masyarakat melalui biro-biro travelnya tapi harus bertanggungjawab karenanya kita akan lebih tingkatkan pengawasan kita," tukasnya.